ZMedia Purwodadi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau dan menghentikan aktivitas tambang batu tanpa izin di kawasan perbukitan di atas Desa Pajajar, Kabupaten Majalengka

Table of Contents

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau dan menghentikan aktivitas tambang batu tanpa izin di kawasan perbukitan di atas Desa Pajajar, Kabupaten Majalengka. Untuk mencapai titik tambang, Gubernur menempuh jalur tebing bekas galian yang curam.



Peninjauan ini merupakan tindak lanjut keluhan warga Desa Pajajar pada kunjungan Gubernur sebelumnya. Warga menyampaikan bahwa aktivitas tambang di bukit tersebut mengganggu sumber air desa. Gubernur saat itu telah meminta aparat menutup tambang, namun di lapangan penambangan masih berlangsung.

“Ini adalah daerah penyimpanan air bagi sumber air di Desa Pajajar,” kata Dedi Mulyadi di lokasi.

Menurut keterangan warga, terdapat sekitar 10 titik tambang di kawasan tersebut, seluruhnya di atas lahan milik pribadi. Dalam dialog dengan penambang asal Desa Indrakila, Gubernur menyampaikan risiko longsor, berkurangnya air dari mata air di bawahnya, serta tidak adanya jaminan keselamatan maupun asuransi bagi pekerja.

Gubernur meminta penambang menghentikan kegiatan. Apabila penambangan tetap dilanjutkan, ia akan melaporkannya secara resmi kepada Polda atas dugaan penambangan dan penjualan hasil tambang tanpa izin. Para penambang menyatakan bersedia berhenti, dan data mereka beserta para pekerja dicatat di lokasi.

“Kalau saya tutup, bukan hanya yang kecil. Yang besar pun saya tutup. Yang perusahaan besar juga saya tutup,” ujar Dedi Mulyadi.

Sebagai pengganti mata pencaharian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melibatkan warga dalam program penanaman yang dimulai Desember 2026 di lahan HGU kebun karet seluas sekitar 200 hektare. Para penambang akan dipekerjakan sebagai pekerja tanam, sedangkan pemilik lahan diajak menjadi pemasok bibit.

Pemilik lahan menyampaikan masih memiliki kewajiban utang atas pembelian tanah tambang seluas sekitar 700 bata. Gubernur kemudian menyepakati pembelian lahan tersebut senilai Rp500 juta untuk dihutankan kembali.

“Tujuannya hanya untuk melindungi warga agar tidak ada lagi penambangan,” kata Dedi Mulyadi.

Penertiban tambang tanpa izin juga berkaitan dengan pendapatan daerah. Hasil tambang yang dijual tanpa izin tidak tercatat sebagai objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), termasuk opsen MBLB yang menjadi bagian provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.